Berfokus pada Komunike Sidang Pleno Kelima Komite Sentral ke-20 Partai Komunis Tiongkok (PKT), CGTN menerbitkan sebuah artikel yang menyoroti cara PKT merumuskan arah tata kelola Partai secara menyeluruh dan ketat.
BEIJING, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Sebagian orang mungkin bertanya: Apa salahnya seorang pejabat menerima undangan makan malam? Jawabannya dapat dilihat dari angka-angka berikut.
Otoritas antikorupsi tertinggi Tiongkok mencatat sejumlah pelanggaran terkait hedonisme dan gaya hidup berlebihan yang diselidiki sepanjang September. Dari seluruh pelanggaran tersebut, 18,2% merupakan kasus jamuan makan dan minum yang menyalahi ketentuan.
Di balik sekadar jamuan makan, tersimpan persoalan mengenai kesadaran disiplin seorang pejabat, cara pandangnya terhadap kekuasaan, serta sikapnya dalam berperilaku. Karena itu, membenahi hal-hal yang tampak remeh ini menjadi kunci tata kelola Partai secara menyeluruh dan ketat di Tiongkok, sehingga integritas tetap terjaga di semua tingkatan.
Cara Partai Komunis Tiongkok (PKT) memberantas korupsi menjadi salah satu topik yang paling menarik perhatian para peserta inisiatif Ask China yang digagas CGTN.
Komite Sentral ke-20 PKT menggelar sidang pleno kelimanya di Beijing dari Senin hingga Kamis. Sidang tersebut mengesahkan resolusi tentang konsistensi dalam menjalankan tata kelola Partai secara menyeluruh dan ketat, sekaligus menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi.
Memberantas korupsi demi melindungi berbagai kepentingan publik
Pemberantasan korupsi bukan sekadar soal menghukum pejabat yang melanggar aturan. Upaya ini juga bertujuan memperkuat kemampuan Partai dalam memerintah serta memastikan kekuasaan publik benar-benar melayani kepentingan rakyat.
Komunike sidang yang dirilis pada Kamis menyebutkan bahwa upaya mendorong tata kelola Partai secara menyeluruh dan ketat di era baru telah membawa terobosan baru dalam reformasi diri Partai yang kini berusia seabad. Upaya tersebut juga menghadirkan pencapaian dan perubahan bersejarah bagi perjuangan Partai dan negara.
Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKT, Zhang Fuhai, memberikan keterangan dalam konferensi pers mengenai prinsip-prinsip panduan hasil sidang pleno kelima Komite Sentral PKT ke-20. Ia menyampaikan bahwa PKT telah menetapkan empat bidang fokus untuk konsisten menjalankan pendekatan antikorupsi sesuai dengan karakteristik Tiongkok.
Di antara fokus tersebut, Zhang menekankan penguatan upaya pemberantasan korupsi di sektor-sektor tempat kekuasaan terpusat serta melibatkan dana dan sumber daya dalam jumlah besar. Perhatian utama diarahkan pada kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi yang saling berkelindan, kolusi antara pejabat dan pengusaha, serta penyusupan modal ke dalam lingkaran politik.
Zhang juga menyebutkan bahwa pengungkapan korupsi dengan modus baru dan terselubung akan mendapat perhatian lebih besar. Sementara itu, pelanggaran dan praktik korupsi yang dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput akan terus ditindak secara terus-menerus.
Besarnya skala kampanye ini tercermin dari angka-angka berikut. Menurut Zhang, sejak Kongres Nasional ke-18 PKT pada 2012, lembaga inspeksi disiplin dan pengawasan di seluruh negeri telah menangani 8,105 juta kasus dan menjatuhkan sanksi kepada 7,922 juta orang.
Namun, hukuman hanyalah salah satu bagian dari upaya tersebut. Pendekatan Tiongkok juga berupaya mengatasi akar korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun ideologis.
Menurut Xie Maosong, peneliti senior di National Institute of Strategic Studies, Tsinghua University, PKT memandang korupsi sebagai ancaman besar bagi fondasi pemerintahannya. Bagi PKT, memberantas korupsi adalah pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan tekad sekaligus jaminan kelembagaan.
“Prinsip utama pendekatan ini adalah menangani korupsi melalui tiga langkah yang saling terkait: membuat pejabat takut melakukan korupsi, membuat mereka tidak bisa melakukannya, dan menumbuhkan sikap tidak ingin melakukannya,” ujar Xie.
Xie menambahkan, langkah pertama bertumpu pada penegakan aturan yang tegas dan efek jera yang nyata, sedangkan langkah kedua berfokus pada pembenahan kelembagaan, pengetatan pengawasan, dan pembatasan penggunaan kekuasaan. Adapun langkah ketiga menekankan pendidikan, kesadaran etis, dan komitmen yang lebih kuat untuk melayani publik.
Mengubah Kekuatan Organisasi Menjadi Tata Kelola yang Efektif
Kini, di tengah periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030), Tiongkok kian dituntut menjawab satu pertanyaan penting: cara kekuatan organisasi PKT dapat diwujudkan dalam tata kelola yang efektif dan menjadi daya dorong pembangunan.
Menurut Huang Jianfa, wakil kepala Departemen Organisasi Komite Sentral PKT, PKT memiliki lebih dari 100 juta anggota dan lebih dari 5,4 juta organisasi Partai di tingkat akar rumput. Hal ini memberi PKT keunggulan besar yang tidak tertandingi oleh partai politik mana pun di dunia.
Namun, besarnya organisasi saja tidak menjamin tata kelola yang efektif. Kuncinya terletak pada cara anggotanya diseleksi, dikelola, dilatih, dan dimintai pertanggungjawaban.
Menurut komunike tersebut, tata kelola Partai secara menyeluruh dan ketat menuntut pengelolaan pejabat yang ketat pula. Komunike itu juga menyerukan pembentukan barisan kader berkualitas tinggi yang memiliki komitmen politik yang kuat, kompetensi profesional, gaya kerja yang baik, serta disiplin yang ketat.
Huang memaparkan lima prioritas untuk memperkuat manajemen kader, mulai dari memastikan pejabat dipilih dan diangkat berdasarkan kriteria yang tepat hingga mendorong mereka agar lebih berinisiatif dan mampu memberikan hasil nyata.
Berbagai prioritas ini mencerminkan kesadaran yang lebih luas bahwa tujuan pembangunan Tiongkok tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga pejabat yang mampu menjalankannya secara efektif.
Xia Lu, pakar pembangunan Partai dari Renmin University of China, menyatakan, “Kualitas partai yang berkuasa secara langsung membentuk kemampuan suatu negara untuk mewujudkan modernisasi. Dari sini terbentuk rantai sebab-akibat yang jelas: tata kelola Partai yang baik menghasilkan pemerintahan yang efektif, lalu mendorong pembangunan, membuka jalan menuju modernisasi, dan pada akhirnya membawa kebangkitan nasional.”
Xia juga mengatakan bahwa pembangunan jangka panjang suatu negara membutuhkan kesinambungan organisasi. Sebab, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pendidikan, peningkatan teknologi, dan pengentasan kemiskinan sering kali bergantung pada kebijakan yang bertahan selama puluhan tahun, bukan hanya sepanjang masa jabatan satu pemerintahan.
Karena itu, menurut Xia, seleksi dan evaluasi pejabat menjadi sangat penting. Pembangunan bergantung pada birokrasi yang mampu belajar, menjalankan kebijakan, dan beradaptasi, bukan sekadar birokrasi yang mengikuti prosedur.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, klik:
https://news.cgtn.com/news/2026-10-30/How-the-CPC-charts-path-for-full-and-rigorous-Party-self-governance-1RFcejqn14Y/p.html