ULAANBAATAR, Mongolia, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Pemerintah Mongolia menerima Rencana Induk Produktivitas Nasional untuk Mongolia 2026–2035 di kantor Wakil Perdana Menteri, Istana Pemerintahan, Ulaanbaatar, pada tanggal 26 Januari 2026. Rencana induk itu diserahkan secara resmi kepada Wakil Perdana Menteri Mongolia, Yang Mulia Gankhuyag Khassuuri, oleh Sekretaris Jenderal Asian Productivity Organization (APO), Dr. Indra Pradana Singawinata, dalam upacara resmi yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial; Organisasi Produktivitas Mongolia; dan APO.
Rencana induk itu menyediakan peta jalan nasional untuk memperkuat daya saing dan ketahanan dengan menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas yang sengaja dirumuskan dan dapat diukur. Laporan itu menyajikan pesan dasar yang jelas: Jika mengikuti tren bisnis seperti biasa tanpa reformasi produktivitas signifikan, pertumbuhan PDB tahunan di Mongolia diproyeksikan melambat dari 6,2% (2000–2024) menjadi 4,2% pada tahun 2026–2035 dan kemudian menjadi 2,8% dari tahun 2036 hingga 2050, terutama didorong oleh penurunan kontribusi produktivitas tenaga kerja dari 4% menjadi 1,4% selama periode yang sama.
“Rencana Induk itu bukan sekadar laporan. Rencana itu merupakan instrumen strategis dalam tata pemerintahan negara,” ungkap Sekretaris Jenderal Dr. Indra. Selain itu, dia menegaskan bahwa produktivitas, apabila dijadikan agenda nasional yang sengaja dirumuskan, dapat secara bersamaan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat daya saing, serta memperluas peluang.
Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri Gankhuyag menegaskan kembali tujuan pembangunan Pemerintah yang berfokus pada produktivitas, termasuk upaya untuk “meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan upah rakyat Mongolia” serta mempertahankan pertumbuhan stabil “di atas 6 persen” melalui peningkatan pengolahan, produktivitas, dan diversifikasi manufaktur. Dia juga menekankan reformasi produktivitas sektor publik di bawah Kebijakan Kebangkitan Baru, termasuk digitalisasi layanan publik, pengurangan birokrasi, penyederhanaan inspeksi, dan rasionalisasi izin khusus, sembari menekankan bahwa “produktivitas bukan hanya indikator ekonomi” tetapi merupakan konsep yang memengaruhi secara langsung kualitas layanan publik dan kualitas hidup warga negara.
Menteri Keluarga, Tenaga Kerja, dan Perlindungan Sosial Aubakir Telukhan menyoroti arah kebijakan nasional Mongolia untuk memajukan “Revolusi Produktivitas,” mengurangi pengangguran, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan upah secara berkelanjutan sembari menyelaraskan reformasi dengan laju perubahan global di bidang teknologi, perdagangan, dan kebijakan iklim. Dalam menyoroti besarnya tantangan itu, dia menyatakan: “Di Mongolia, produktivitas tenaga kerja rata-rata adalah 11,3 ribu dolar AS, yang 3,6 kali lebih rendah daripada rata-rata global.”
Untuk mengatasi hal di atas, rencana induk itu disusun berdasarkan lima pilar strategis:
- Memperluas prospek dan akses pasar
- Mendorong teknologi dan digitalisasi
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta
- Menciptakan lingkungan bisnis yang efisien
- Membentuk inklusivitas dan kesetaraan
Rencana itu juga mengidentifikasi delapan sektor prioritas untuk percepatan produktivitas yang terfokus: pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan (manufaktur); perdagangan grosir dan ritel (termasuk perbaikan kendaraan); layanan pendidikan; layanan makanan dan akomodasi; kegiatan pekerjaan sosial dan kesehatan manusia; penyediaan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, dan remediasi; serta transportasi dan penyimpanan.
Sekretaris Jenderal Dr. Indra menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Mongolia, Organisasi Produktivitas Mongolia, kementerian, dan pemangku kepentingan atas kepemimpinan dan kontribusi substantif mereka. Dia juga menegaskan kembali komitmen berkelanjutan APO untuk menerjemahkan Rencana Induk Produktivitas Nasional Mongolia menjadi hasil yang terukur.
Tentang APO: Asian Productivity Organization (APO) adalah organisasi antarpemerintah regional yang didedikasikan untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia-Pasifik melalui kerja sama timbal balik. Organisasi ini bersifat nonpolitik, nirlaba, dan nondiskriminatif. APO, yang didirikan pada tahun 1961 oleh delapan negara anggota pendirinya, saat ini terdiri dari 21 negara anggota: Bangladesh; Kamboja; Taiwan; Fiji; Hong Kong; India; Indonesia; Republik Islam Iran; Jepang; Korea Selatan; Laos; Malaysia; Mongolia; Nepal; Pakistan; Filipina; Singapura; Sri Lanka; Thailand; Turki; dan Vietnam.
APO turut membentuk masa depan kawasan ini dengan mendorong pembangunan sosial ekonomi anggotanya melalui pemberian layanan penasihat kebijakan nasional, bertindak sebagai wadah pemikir, inisiatif penguatan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme berbagi pengetahuan guna meningkatkan produktivitas.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi Unit Informasi Digital APO: pr@apo-tokyo.org.
Situs web: https://www.apo-tokyo.org
Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42ba291c-06de-464d-b487-74b8445f1b0b
